kontradiksi keputusan terhdapa kejahatan narkoba

Kontradiksi Keputusan - Keputusan terhadap Kejahatan Narkoba Akhir - akhir ini pemerintah Indonesia menurut saya tidak tegas. Gampang sekali mengubah keputusan. Tidak tegas dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil di awal seakan-akan hanya keputusan sementara karena takut resikonya akan menjadi besar. Contoh saja berita tentang Corby. Keputusan yang diambil pemerintah untuk kasus ini amat sangat disayangkan. Keputusan tersebut seakan-akan menunjukkan kalau Orang Indonesia tidak tegas dalam mengambil keputusan. Plin-plan istilahnya. Bagaimana tidak, Corby yang awal mulanya dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, sekarang malah dibebas bersyaratkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan kontradiksi, di satu sisi pemerintah sedang giat-giatnya memberantas narkoba, karena ini adalah kejahatan trans-nasional yang serius. Betapa kagetnya kita ketika Presiden memberikan grasi kepada Corby. Muncul kekhawatiran grasi ini juga bisa memicu peredaran narkotika yang lebih luas. Sementara perlawanan hukum atau rencana gugatan terhadap keputusan Presiden juga sudah muncul dari kelompok anti narkotika. Dari sejak jaman Ibu Mega (menjadi presiden), permintaan grasi baik dari warga negara asing atau WNI selalu ditolak. Pak SBY sendiri mengatakan tidak akan memberikan grasi, tetapi ternyata sekarang memberikan. Mengapa menjadi komoditi politik dengan pemerintah Australia?? Presiden SBY memberikan pengampunan kepada Corby dengan alasan kemanusiaan dan pesan kepada Pemerintah Australia untuk melakukan hal serupa kepada tahanan anak asal Indonesia yang kini ditahan di Australia terkait keterlibatan mereka dalam kasus penyelundupan manusia. Inilah yang membuat para penyelundup narkoba mempunyai percaya diri yang besar untuk menyelundupkan narkobanya ke Indonesia. Karena mungkin pikiran mereka toh kalau tertangkap jajaran pemerintah bisa saya suap, dll.